HARGA SATU KURSI ANGGOTA DPR DITENTUKAN DENGAN SUARA SAH DIBAGI JUMLAH KURSI

By -



Harga Satu Kursi DPR Ditentukan Suara Sah Dibagi Jumlah Kursi

 Glenmore, ppkglenmore.blogspot.com - Harga satu kursi baik DPR, DPRD Provinsi dan maupun DPRD Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan suara sah di suatu daerah pemilihan (dapil), kemudian dibagi dengan jumlah kursi yang ada disetiap dapilnya.

Misalnya di suatu dapil suara sahnya berjumlah 100 ribu suara dan terdapat 10 kursi di dapil dimaksud, maka perhitungannya 100 ribu suara dibagi 10 kursi, hasilnya 10 ribu. Jadi, 10 ribu itulah harga satu kursi di dapil tersebut. Inilah yang disebut dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk menentukan harga kursi.

Sedangkan sisa suara, bila seorang caleg dari partai tertentu kelebihan suara setelah mendapatkan harga satu kursi, maka sisa suaranya akan dilimpahkan kepada caleg suara terbanyak kedua di partai yang sama.

Jadi harga kursi setiap dapil berbeda, tergantung suarah sah di setiap dapil. Misalnya untuk DPR RI, pada Dapil Jatim I, jumlah pemilihnya kita misalkan sebanyak 2 juta pemilih. Nah, nanti dari jumlah 2 juta pemilih ini realisasi partisipasi pemilihnya berapa, misalnya hanya 50 persen partisipasi pemilih dan kita anggap suaranya sah semua. Maka, suara sah 1 juta dibagi 10 kursi, hasilnya 100 ribu persatu kursi.

Intinya  harga kursi akan sangat tergantung dengan partisipasi pemilih dan suara sah. Kalau tingkat partisipasi pemilih tinggi, maka akan lebih mahal harga kursinya.

Bila partisipasi pemilih kita prediksi 70 persen, maka perkiraan saat ini, satu kursi untuk DPR RI memerlukan 150 ribu-an suara.

Sedangkan, untuk calon DPD sama halnya. Suara terbanyak akan bisa melenggang ke Senayan.

DPT pasti masih akan dimutakhirkan lagi, tentu ada petambahan pemilih.

BUAT PPS, SELAMAT BERKERJA...!!!

Comments

Post a Comment

Silahkan berkomentar jika ada kritik, saran dan masukan.

Popular posts from this blog

UU DAN PERATURAN TENTANG PEMILU

By -
UNDANG-UNDANG : Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang No...
Read more

CARA MENGUBAH FILE MICROSOFT OFFICE KE PDF

By -
Image
CARA MENGUBAH FILE MICROSOFT OFFICE KE PDF   Pada pemilu tahun ini KPU meminta File Data Pemilih agar dikirim dalam format PDF, baik itu A.0 hingga A.3. Belum lagi Panwas dan PPL yang juga sering minta data dan file dengan bentuk/format yang sama. Sayangnya rekan-rekan PPS banyak yang masih belum paham apa itu PDF dan bagaimana cara membuatnya. Sementara data/file yang dimiliki dalam bentuk Office, baik itu Word (DOCX), Excel (XLSX) dan lain-lain. Nah... oleh karena itu sekarang saya mau berbagi cara mengubah file Office yang sudah ada dan kita miliki bisa dengan mudah menjadi format PDF. Sebenarnya Cara Mengubah File Microsoft Office Ke PDF sangatlah mudah. Kita hanya memerlukan aplikasi / Add On   SaveAsPDF   untuk mendukungnya. Namun bagi pengguna MICROSOFT OFFICE 2010 dan 2013 tidak perlu menginstall Aplikasi ini, karena di dalamnya sudah disertakan oleh pihak MICROSOFT, namun kebanyakan User(pengguna)-nya tidak menyadari dan tidak mengetahui ke...
Read more