TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK

By -
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 42

PASAL 42

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

a.  membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
pemilih sementara,  dan daftar pemilih tetap; 

b.  membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
Pemilu; 

c.  melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di
tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

d.  menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU
Kabupaten/Kota; 

e.  mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS
di wilayah kerjanya; 

f.  melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang
harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu; 

g.  mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud
pada huruf f; 

h.  menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana
dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu; 

i.  membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan
KPU Kabupaten/Kota;

j.  menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; 

k.  melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; 

l.  melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK
kepada masyarakat; 

m.  melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

n.  melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Comments

Post a Comment

Silahkan berkomentar jika ada kritik, saran dan masukan.

Popular posts from this blog

UU DAN PERATURAN TENTANG PEMILU

By -
UNDANG-UNDANG : Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang No...
Read more

CARA MENGUBAH FILE MICROSOFT OFFICE KE PDF

By -
Image
CARA MENGUBAH FILE MICROSOFT OFFICE KE PDF   Pada pemilu tahun ini KPU meminta File Data Pemilih agar dikirim dalam format PDF, baik itu A.0 hingga A.3. Belum lagi Panwas dan PPL yang juga sering minta data dan file dengan bentuk/format yang sama. Sayangnya rekan-rekan PPS banyak yang masih belum paham apa itu PDF dan bagaimana cara membuatnya. Sementara data/file yang dimiliki dalam bentuk Office, baik itu Word (DOCX), Excel (XLSX) dan lain-lain. Nah... oleh karena itu sekarang saya mau berbagi cara mengubah file Office yang sudah ada dan kita miliki bisa dengan mudah menjadi format PDF. Sebenarnya Cara Mengubah File Microsoft Office Ke PDF sangatlah mudah. Kita hanya memerlukan aplikasi / Add On   SaveAsPDF   untuk mendukungnya. Namun bagi pengguna MICROSOFT OFFICE 2010 dan 2013 tidak perlu menginstall Aplikasi ini, karena di dalamnya sudah disertakan oleh pihak MICROSOFT, namun kebanyakan User(pengguna)-nya tidak menyadari dan tidak mengetahui ke...
Read more