UNDANG-UNDANG PEMILU

By -

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

    Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

    Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

    Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

    Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

    Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

    Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

    Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  8. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008

    Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

  9. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007

    Tentang : Penyelenggara Pemilihan Umum

  10. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008

    Tentang Partai Politik

  11. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008

    Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

  12. Undang Undang No 10 Tahun 2008

    Tentang : Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Comments

Post a Comment

Silahkan berkomentar jika ada kritik, saran dan masukan.

Popular posts from this blog

KPU Batasi Masa Jabatan Anggota PPK dan PPS

By -
Glenmore, ppkglenmore.blogspot.com- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) terpadu pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa KPU akan membatasi masa jabatan anggota  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam dua kali periode penyelenggaraan pemilu, Jumat (24/4). “Yang dimaksud dua kali sebagai anggota PPK/PPS adalah dua kali periode Pemilu. Yang disebut satu kali periode adalah Pemilu 2005 sampai dengan Pemilu 2009; yang kedua dari Pemilu 2010 sampai Pemilu 2014. Misalnya, anda di 2005 menjadi penyelenggara Pilkada, 2006 menjadi PPK Pemilihan Gubernur, 2009 jadi PPK Pemilihan legislatif, Pemilihan Presiden, empat kali dia jadi PPK, itu tetap dianggap satu periode. Tetapi PPS yang yang menjadi PPK Pilpres 2009, kemudian pada Pilkada 2010 menjadi PPK walaupun baru jadi PPK sebanyak dua kali, in
Read more