UNDANG-UNDANG PEMILU

By -

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

    Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

    Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

    Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

    Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

    Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

    Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

    Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  8. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008

    Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

  9. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007

    Tentang : Penyelenggara Pemilihan Umum

  10. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008

    Tentang Partai Politik

  11. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008

    Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

  12. Undang Undang No 10 Tahun 2008

    Tentang : Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Comments

Post a Comment

Silahkan berkomentar jika ada kritik, saran dan masukan.

Popular posts from this blog

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS

By -
BerdasarkanUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 45
PASAL 45Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:
a.  membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan
daftar pemilih tetap;
b.  membentuk KPPS;
c.  mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih [PPDP];
d.  mengumumkan daftar pemilih;
e.  menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih
sementara;
f.  melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan
daftar pemilih sementara;
g.  menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk  menjadi daftar
pemilih tetap;
h.  mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana
dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK;
i.  menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
j.  melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di
tingkat  desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU,…
Read more