TENTANG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN [PPK]

By -
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 40-41

PASAL 40

(1)  Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan,
dibentuk PPK.

(2)  PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan. 

(3)  PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat
6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan
dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
pemungutan suara. 

(4)  Dalam hal  terjadi penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja
PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat
2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.


PASAL 41

(1)  Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh
masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan
Undang-Undang ini. 

(2)  Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU
Kabupaten/Kota.
 
(3)  Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga
puluh persen). 

(4)  Dalam menjalankan  tugasnya, PPK dibantu oleh
sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan. 

(5)  PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga)
nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota
untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama
sebagai sekretaris PPK dengan keputusan
bupati/walikota. 
 

Comments

Post a Comment

Silahkan berkomentar jika ada kritik, saran dan masukan.

Popular posts from this blog

UU DAN PERATURAN TENTANG PEMILU

By -
UNDANG-UNDANG : Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang No...
Read more

CARA MENGUBAH FILE MICROSOFT OFFICE KE PDF

By -
Image
CARA MENGUBAH FILE MICROSOFT OFFICE KE PDF   Pada pemilu tahun ini KPU meminta File Data Pemilih agar dikirim dalam format PDF, baik itu A.0 hingga A.3. Belum lagi Panwas dan PPL yang juga sering minta data dan file dengan bentuk/format yang sama. Sayangnya rekan-rekan PPS banyak yang masih belum paham apa itu PDF dan bagaimana cara membuatnya. Sementara data/file yang dimiliki dalam bentuk Office, baik itu Word (DOCX), Excel (XLSX) dan lain-lain. Nah... oleh karena itu sekarang saya mau berbagi cara mengubah file Office yang sudah ada dan kita miliki bisa dengan mudah menjadi format PDF. Sebenarnya Cara Mengubah File Microsoft Office Ke PDF sangatlah mudah. Kita hanya memerlukan aplikasi / Add On   SaveAsPDF   untuk mendukungnya. Namun bagi pengguna MICROSOFT OFFICE 2010 dan 2013 tidak perlu menginstall Aplikasi ini, karena di dalamnya sudah disertakan oleh pihak MICROSOFT, namun kebanyakan User(pengguna)-nya tidak menyadari dan tidak mengetahui ke...
Read more